FSP BUMN Bersatu Kirim Surat ke Jokowi

DEMI mendukung berjalannya Nawacita dan Trisakti yang dicanangkan Presiden Joko Widodo, Forum Serikat Pekerja (FSP) Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Bersatu meminta Menteri Negara BUMN Rini Soemarno untuk segera mencopot Direksi Telkom dan Tsel. Pasalnya, di bawah kepemimpinan direksi yang sekarang masih banyak kelompok peminta upeti dari proyek di Telkom Grup dan terus merajalela.

"Begitu juga ada kelompok peminta upeti pengadaan di Telkom dan Telkomsel. Dan hal itu sepertinya dibiarkan oleh jajaran direksi," ujar Ketua Umum FSP BUMN Bersatu Arief Poyuono dalam siaran pers yang diterima, Minggu (7/8).

Menurut Arif yang juga Wakil Ketua Umum Partai Gerindra ini, dirinya melihat kelompok tersebut dipimpin oleh inisial TRG, AS, dan BW. Langkah mereka, kata dia, sangat merugikan Tsehingga berpengaruh dengan pendapatan BUMN bidang telekomunikasi tersebut lantaran memberikan harga tarif yang murah pada pelanggan.

Continue Reading

TNI AD Cek Pembuat Spanduk HUT ke-71 RI 'Suksesi Kepemimpinan Nasional'

Jakarta - Mabes TNI Angkatan Darat (AD) akan mengecek pihak yang memerintahkan mencetak spanduk peringatan HUT Kemerdekaan ke-71 RI. Dalam spanduk tersebut tertulis 'suksesi kepemimpinan nasional' yang menjadi sorotan.

"Jadi sekarang kita lagi mengecek, kelihatannya salah pengertian dari Dinas Sejarah AD. Kami tidak mengeluarkan spanduk seperti itu. Saya sudah cek ke yang berwenang untuk memberikan instruksi untuk membuat spanduk. Nggak ada seperti itu," ujar Kepala Dinas Penerangan TNI AD, Brigadir Jenderal TNI Mohamad Sabrar Fadhilah saat dikonfirmasi detikcom, Senin (29/8/2016).

Spanduk bertuliskan "Dengan Semangat Proklamasi 17 Agustus 1945, Kita Dukung Suksesi Kepemimpinan Nasional Demi Kelanjutan Pembanguan Menuju Indonesia yang Makin Maju dan Sejahtera" terpasang di depan kantor Dinas Sejarah TNI AD di Jl Belitung, Bandung, Jawa Barat.

Continue Reading

Pembubaran Petral Cuma Ganti Group Mafia Migas Saja

Oleh: Widodo Tri Sektianto (Waketum Federasi Serikat Pekerja BUMN Bersatu)
 
Pembubaran Petral yang merupakan anak perusahaan Pertamina di luar negeri oleh Direktur Pertamina atas perintah Meneg BUMN patut dicurigai adanya agenda besar untuk memindahkan penguasaan impor BBM dan crude oil dari group mafia migas yang lama ke group mafia migas berkedok Trisakti dan Nawacita.

Sangat jelas dan kasat mata kalau ditarik benang merah terkait pembubaran Petral dikomandoi oleh kakak dari Meneg BUMN Rini Sumarno yaitu Arie Sumarno yang mantan Dirut Pertamina dan Pengagas ISC (Integrated Supply Chain) Pertamina dan juga mantan Direktur Utama (Dirut) Petral dan mantan Ketua Kelompok Kerja Energi dan anti mafia minyak dan gas (migas oleh tim Transisi Jokowi-JK). Ditambah lagi ISC Pertamina dulu pernah dipimpin oleh Sudirman Said yang sekarang menjabat sebagai Menteri ESDM, bisa jadi pembubaran Petral lebih pada pembentukan oligarki mafia migas baru di ISC nantinya.

Kalau dari dulu Petral memang datang mafia Migas yang telah merugikan negara berarti Ari Sumarno yang pernah memimpin Petral juga diduga terlibat dalam pusaran mafia Migas tersebut.

Continue Reading

Gaji PNS Terlambat, Presiden Bisa Didenda

JAKARTA, suaramerdeka.com - Pemangkasan dengan cara penundaan anggaran negara terhadap Dana Alokasi Umum (DAU) ke sejumlah pemerintah daerah dan kota sebesar Rp 133 triliun yang merupakan bagian program pemerintah Joko Widodo dalam mengurangi defisit anggaran berjalan, akan banyak memberikan dampak terhadap masyarakat di daerah. Hal tersebut diungkapkan Wakil Ketua Umum DPP Partai Gerindra Arief Poyuono.

“Mungkin kalau kabupaten dan kota yang memiliki pemasukan pendapatan daerah yang cukup dan stabil tidak akan mempengaruhi kegiatan pemerintahan daerah dan program-program untuk kesejahteraan rakyat. Dari 169 daerah yang ditunda DAU hingga Desember 2016 itu hampir sebagian besar pendapatan daerahnya tidak bisa untuk menutupi DAU dari Pemerintah Pusat yang ditunda,” tutur Ketua Umum Federasi Serikat Pekerja BUMN Bersatu itu di Jakarta, Selasa (30/8).

Banyak hal yang akan berdampak pada penundaan DAU terhadap kinerja pemerintah daerah nantinya. “Bisa jadi gaji pegawai pemerintah daerah dan kota akan tertunda alias tidak tepat waktu seperti biasanya misalnya gaji guru, petugas kesehatan dan PNS serta pegawai honorer di pemerintahan,” ujar dia.

Continue Reading

FSP BUMN Bersatu Tolak Chandra Hamzah Sebagai Komut PLN

Jakarta, Tambangnews.com.- Ditetapkannya mantan Komisioner KPK Chandra Hamzah  sebagai Komisaris Utama PT PLN mendapat tantangan dari Federasi Serikat Pekerja (FSP) BUMN Bersatu.

"Perombakan direksi dan komusaris PLN baru saja dilakukan oleh menteri BUMN karena diharapkan dengan manajemen yang baru PLN dapat beroperasi dengan efisien dan bersih dari tindak pidana korupsi," ungkap Wakil Ketua FSP BUMN Bersatu Bid Investgasi dan Audit Tri Widodo Sakmeto dalam pernyataan tertulis yang diterima Tambangnews.com, Kamis (25/12).

Posisi Komisaris Utama yang merupakan posisi strategis diduduki oleh mantan komisioner KPK yaitu Chandra Hamzah yang juga yang menjadi pengacara tersangka kasus dugaan korupsi pelaksanaan Pembangkit Listrik Tenaga Gas Uap (PLTGU)  M Bahalwan. Bahalwan dijerat Kejagung dalam kasus proyek pengadaan pekerjaan Life Time Extention (LTE) Gas Turbine (GT) 21 & GT 22 PLTGU Blok 2 Belawan.

Continue Reading