FSP BUMN Bersatu Usulkan Jokowi Pecat Dirut Pelindo 2

Jakarta, Suara Indonesia-News.Com – Federasi Serikat Pekerja (FSP) Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Bersatu mengusulkan agar Jokowi segera memecat Dirut Pelindo 2 yang terkesan membiarkan terjadinya proses bongkar muat (dwelling Time)  yang lambat  dan tidak efektif hingga sering mengakibatkan kemacetan (kongesti) di pelabuhan Tanjung Priuk, Sabtu (10/8/2015).

Kemacetan (kongesti) di pelabuhan Tanjung Priok  banyak menuai protes dari pengusaha karena menyebabkan waktu proses bongkar muat barang (dwelling time) menjadi tinggi dan pada akhirnya menyebabkan melambungnya biaya logistik dan transportasi. Selain lambatnya dwelling time yang megakibatkan kongesti, kondisi seperti ini juga berdampak pada tingginya biaya logistik dan transportasi.

Tingginya dwelling time juga menunjukan bahwa manajemen pelindo 2 sangat semrawut dan terkesan hanya mencari untung saja, namun dengan terbukanya aib yang memebuat presiden Jokowi marah dan kecewa  ketika berkunjung ke pelabuhan tanjung priok yang ternyata proses yang memacetkan atau menjadikan hambatan tumbuhnya ekonomi adalah dwelling time yang mecapai 7-8 hari dan itu tidak pernah dilaporkan oleh dirut Pelindo 2 kepada kementerian terkait , apalagi pada Jokowi selaku presiden yang sangat peduli dengan sistim logistik yang efisien.

Menurut Tri Sasono, Ketua Bidang Humas FSP BUMN Bersatu, menjelasskan bahwa usulan pemecatan merupakan akumulasi kekesalan para pengusaha (importir) karena ada dugaan modus pungutan liar (pungli) di proses dwelling time yang dilakukan dalam berbagai macam cara.

Pertama, mempersulit barang keluar dari Pelabuhan walaupun semua dokumen import sudah lengkap Dan sudah sesuai Dengan tarif yang dikenakan Terhadap barang yang diperbolehkan di  impor. Dan biasanya pemilik barang Karena Tidak ingin barang nya rusak atau hilang atau ingin terlambat digunakan nya maka Importir atau pemilik barang membayar pungli.

Kedua, Melakukan penyuapan Terhadap Departemen Terkait  saat dwellingtime Dalam  proses clearance  dan ditambah oknum Polisi oleh Para Importir yang melakukan penyelundupan barang barang melalui Pelabuhan Tanjung Priuk.
Ketiga, Penerapan Bea atau tarif tidak sesuai Dengan tarif yang harus dikenakan terhadap barang yang di impor baik dari jumlah barangnya ataupun Jenis barangnya.

Keempat, Penyuapan Juga terjadi di semua departemen yang Terkait Dengan proses import Dengan mengeluarkan Ijin Import yang Tidak sesuai Dengan barang yang di ijinkan di import.

Ia menambahkan bahwa pihaknya  mengusulkan agar presiden Jokowi  segera memecat Dirut Pelindo 2 karena dinilai membiarkan lambatnya dwelling time.

“FSP BUMN Bersatu mengusulkan agar Jokowi segera memecat Dirut Pelindo 2 yang terkesan membiarkan terjadinya proses dwelling Time  yang lambat yang tidak hanya mengakibatkan kerugian bagi pengusaha tetapi juga menghambat laju perekonomian indonesia”. Imbuhnya.

Selain itu, masih menurut Tri Sasono, FSP BUMN juga memberikan jalan keluar untuk mengurangi dwelling time dan kongesti adalah langsung mengalihkan kontainer ke pelabuhan lainnya yang lebih kecil namun berdekatan dengan kawasan industri pengguna jasa logistik.

Hal ini dimaksudkan karena Pelabuhan sangat berperan dalam aktifitas perdagangan dunia dan 90 persen lalu lintas barang internasional dilayani dengan menggunakan moda angkutan laut. Untuk Indonesia, sekiar 60 persen lalu lintas angkutan laut melewati pelabuhan Tanjung Priok. Pungasnya. (san)

Sumber : http://suaraindonesia-news.com/fsp-bumn-bersatu-usulkan-jokowi-pecat-dirut-pelindo-2-2/