FSP BUMN Bersatu Tolak Chandra Hamzah Sebagai Komut PLN

Jakarta, Tambangnews.com.- Ditetapkannya mantan Komisioner KPK Chandra Hamzah  sebagai Komisaris Utama PT PLN mendapat tantangan dari Federasi Serikat Pekerja (FSP) BUMN Bersatu.

"Perombakan direksi dan komusaris PLN baru saja dilakukan oleh menteri BUMN karena diharapkan dengan manajemen yang baru PLN dapat beroperasi dengan efisien dan bersih dari tindak pidana korupsi," ungkap Wakil Ketua FSP BUMN Bersatu Bid Investgasi dan Audit Tri Widodo Sakmeto dalam pernyataan tertulis yang diterima Tambangnews.com, Kamis (25/12).

Posisi Komisaris Utama yang merupakan posisi strategis diduduki oleh mantan komisioner KPK yaitu Chandra Hamzah yang juga yang menjadi pengacara tersangka kasus dugaan korupsi pelaksanaan Pembangkit Listrik Tenaga Gas Uap (PLTGU)  M Bahalwan. Bahalwan dijerat Kejagung dalam kasus proyek pengadaan pekerjaan Life Time Extention (LTE) Gas Turbine (GT) 21 & GT 22 PLTGU Blok 2 Belawan.

Dijelaskan Kasus tersebut diduga terdapat beberapa dugaan tindak pidana korupsi antara lain, pekerjaan tidak sesuai dengan kontrak, Output mesin yang seharusnya 132 MW ternyata hanya 123 MW, pekerjaan LTE GT 2.2 PLTGU Blok 2 Belawan tidak dikerjakan, terdapat kemahalan harga, dan kontrak yang diaddendum menjadi 554 milyar telah melampaui harga perkiraan sendiri yaitu 527 milyar.

Dari penelusuran FSP BUMN Bersatu dari mantan mantan pejabat KPK yang ditempatkan di BUMN juga tidak menjamin BUMN tersebut bersih dari korupsi serta tetap berwawasan nasionalisme .contoh saja PT.Posindo dan PT Krakatau Stell yang pernah menempatkan mantan komisioner KPK ternyata justru banyak kasus korupsi di PT Posindo dan lepasnya 51 saham Krakatau steel dalam kerjasama dengan Posco Korea Selatan dalam membentuk perusahan baja Posko Krakatau .

"Karena itu penempatan Chandra Hamzah pada posisi Komisaris Utama PLN oleh menteri BUMN menjadi blunder besar dan melanggar etika .dimana seoranga pengacara kasus koruptor di PLN ditempatkan sebagai Komisaris Utama dimana kliennya bermasalah dengan dugaan korupsi dan telah merugikan negara ratusan miliar," terangnya.

Selain itu PT Mapna yang terlibat kasus korupsi di PLN  dan menjadi rekanan PLN sudah lama menjadikan Chandra  Hamzah sebagai in house lawyer sudah barang tentu akan menciptakan konflik of interest dalam berbagai tender proyek di PLN

Karena itu FSP BUMN Bersatu sangat mendukung penolakan Serikat Pekerja PLN terhadap komposisi Direksi dan komisaris baru PLN.

"FSP BUMN Bersatu juga mendesak Jokowi untuk membatalkan hasil RUPS PLN dan meminta RUPS kembali untuk memilih sosok Komisaris Utama yang tidak berpotensi konflik of interest terhadap PLN dalam pembangunan Proyek proyek dan pengadaan di PLN karena jika dibiarkan bukan tidak mungkin justru meyuburkan kolusi dan nepotisme di PLN yang berujung dengan kerugian negara," pungkasnya. (tn01)

Sumber : http://www.tambangnews.com/berita/utama/4263-fsp-bumn-bersatu-tolak-chandra-hamzah-sebagai-komut-pln.html