Gaji PNS Terlambat, Presiden Bisa Didenda

JAKARTA, suaramerdeka.com - Pemangkasan dengan cara penundaan anggaran negara terhadap Dana Alokasi Umum (DAU) ke sejumlah pemerintah daerah dan kota sebesar Rp 133 triliun yang merupakan bagian program pemerintah Joko Widodo dalam mengurangi defisit anggaran berjalan, akan banyak memberikan dampak terhadap masyarakat di daerah. Hal tersebut diungkapkan Wakil Ketua Umum DPP Partai Gerindra Arief Poyuono.

“Mungkin kalau kabupaten dan kota yang memiliki pemasukan pendapatan daerah yang cukup dan stabil tidak akan mempengaruhi kegiatan pemerintahan daerah dan program-program untuk kesejahteraan rakyat. Dari 169 daerah yang ditunda DAU hingga Desember 2016 itu hampir sebagian besar pendapatan daerahnya tidak bisa untuk menutupi DAU dari Pemerintah Pusat yang ditunda,” tutur Ketua Umum Federasi Serikat Pekerja BUMN Bersatu itu di Jakarta, Selasa (30/8).

Banyak hal yang akan berdampak pada penundaan DAU terhadap kinerja pemerintah daerah nantinya. “Bisa jadi gaji pegawai pemerintah daerah dan kota akan tertunda alias tidak tepat waktu seperti biasanya misalnya gaji guru, petugas kesehatan dan PNS serta pegawai honorer di pemerintahan,” ujar dia.

Jika gaji PNS dan pegawai honorer tertunda pembayaran akibat pemotongan DAU maka pemerintah atau dalam hal ini President Joko Widodo bisa dipidanakan oleh PNS dan pegawai honorer serta pemerintah bisa didenda oleh, kepala desa, PNS, guru, satpol PP dan pegawai honorer. Hal ini berdasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan (PP 78/2015) diatur bahwa Pengusaha yang terlambat membayar dan/atau tidak membayar upah dikenai denda. “Di mana pemerintah sama seperti pengusaha pemberi kerja pada pekerja,” tegas dia.

Ketentuannya, mulai dari hari keempat sampai hari kedelapan terhitung tanggal seharusnya upah dibayar, dikenakan denda sebesar lima persen untuk setiap hari keterlambatan dari upah yang seharusnya dibayarkan. Sesudah hari kedelapan, apabila upah masih belum dibayar, dikenakan denda keterlambatan sebagaimana dimaksud dalam huruf a ditambah satu persen untuk setiap hari keterlambatan dengan ketentuan satu bulan tidak boleh melebihi 50% dari upah yang seharusnya dibayarkan. “Sesudah sebulan, apabila Upah masih belum dibayar, dikenakan denda keterlambatan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b ditambah bunga sebesar suku bunga yang berlaku pada bank pemerintah.”

Dampak lain yang paling buruk akibat penundaan dana alokasi umum akan menyebabkan pengangguran di pedesaan karena sudah dipastikan dana alokasi desa akan tertunda dan program pembangunan di desa akan terhenti selama empat bulan, dimana dana alokasi desa untuk membangun infrastruktur desa itu banyak memberikan dampak terhadap lapangan kerja bagi penduduk desa. “Akibat tidak ada pekerjaan di desa maka akan bisa meningkatkan angka kemiskinan serta urbanisasi penduduk desa ke kota-kota besar,” tutup Arief. (A Adib/CN38/SM Network)

Sumber: http://berita.suaramerdeka.com/gaji-pns-terlambat-presiden-bisa-didenda/