Jokowi Harus Batalkan Chandra Hamzah Komisaris PLN

RMOL. Federasi Serikat Pekerja BUMN Bersatu menilai penunjukan Chandra Hamzah sebagai Komisaris Utama PT. PLN (persero) berpotensi menimbulkan konflik kepentingan.

Selain menjadi pengacara tersangka kasus dugaan korupsi di PLN M Bahalwan yang telah merugikan negara ratusan miliar, Chandra Hamzah sudah lama menjadi in house lawyer PT Mapna yang kerap menjadi rekanan PLN dalam sejumlah proyek pengadaan.

"Karena itu kami mendesak Presiden Jokowi membatalkan hasil RUPS PLN itu," ujar Wakil Ketua bidang Investgasi dan Audit FSP BUMN Bersatu, Tri Widodo Sakmeto kepada Kantor Berita Politik RMOL tadi malam (Rabu, 24/12).

Continue Reading

Serikat Pekerja BUMN Minta Tenaga Alih Daya Jadi Pegawai Tetap

Liputan6.com, Jakarta - Federasi Serikat Pekerja (FSP) BUMN Bersatu meminta supaya manajemen perusahaan BUMN mengangkat para pekerja outsourcing atau alih daya menjadi pegawai tetap.

Ketua Umum FSP BUMN Bersatu, Arief Poyuono mengatakan, banyak pekerja yang menyandang status tersebut hingga puluhan tahun.

"Banyak ada yang 30 tahun, 20 tahun tidak dijadikan pegawai BUMN," kata dia di Jakarta, Rabu (29/4/2015). Pihaknya menuding tidak diangkatnya pekerja outsourcing lantaran merupakan lahan empuk untuk mencari keuntungan bagi para direksi BUMN.

"Karena perusahaan outsourcing biasanya lewat koperasi. Biasa koperasi memotong uang dari gaji, nanti biasa diparkir karena itu untuk direksi," kata dia.

Continue Reading

FSP BUMN Bersatu Usulkan Jokowi Pecat Dirut Pelindo 2

Jakarta, Suara Indonesia-News.Com – Federasi Serikat Pekerja (FSP) Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Bersatu mengusulkan agar Jokowi segera memecat Dirut Pelindo 2 yang terkesan membiarkan terjadinya proses bongkar muat (dwelling Time)  yang lambat  dan tidak efektif hingga sering mengakibatkan kemacetan (kongesti) di pelabuhan Tanjung Priuk, Sabtu (10/8/2015).

Kemacetan (kongesti) di pelabuhan Tanjung Priok  banyak menuai protes dari pengusaha karena menyebabkan waktu proses bongkar muat barang (dwelling time) menjadi tinggi dan pada akhirnya menyebabkan melambungnya biaya logistik dan transportasi. Selain lambatnya dwelling time yang megakibatkan kongesti, kondisi seperti ini juga berdampak pada tingginya biaya logistik dan transportasi.

Tingginya dwelling time juga menunjukan bahwa manajemen pelindo 2 sangat semrawut dan terkesan hanya mencari untung saja, namun dengan terbukanya aib yang memebuat presiden Jokowi marah dan kecewa  ketika berkunjung ke pelabuhan tanjung priok yang ternyata proses yang memacetkan atau menjadikan hambatan tumbuhnya ekonomi adalah dwelling time yang mecapai 7-8 hari dan itu tidak pernah dilaporkan oleh dirut Pelindo 2 kepada kementerian terkait , apalagi pada Jokowi selaku presiden yang sangat peduli dengan sistim logistik yang efisien.

Continue Reading

FSP BUMN: Jokowi Tak Berikan Kesejahteraan Pada Buruh dan Masyarakat

LENSAINDONESIA.COM: Komite Pimpinan Pusat Federasi Seikat Pekerja BUMN Bersatu menilai enam bulan kepemimpinan Joko Widodo-Jusuf Kalla tak mampu memberikan kesejahteraan bagi buruh dan masyarakat.

Sebaliknya, yang ada malah kebijakan yang memperberat beban ekonomi masyarakat. Sekjen Komite Pimpinan Pusat FSP BUMN Tri Sasono mengatakan masyarakat Indonesia khususnya para kaum Buruh,TNI,POLRI, Guru dan PNS belum memiliki kesiapan yang cukup untuk menghadapi masa pensiun akibat kebijakan menghilangkan subsidi harga BBM , tarif dasar listrik, tarif Kereta api, serta gagal mengendalikan harga harga sembilan bahan pokok.

“Tentu ini berdampak pada ketidakmampuan masyarakat untuk menyisihkan pendapatan akibat memiliki kewajiban lain yang lebih penting dan mendesak yaitu kebutuhan akan makanan dan biaya hidup sehari hari,” ujarnya dalam rilis menyambut Hari Buruh Sedunia, Jumat (1/5/2015).

Continue Reading

Jelang Aksi, Serikat Pekerja BUMN Diintimidasi

JAKARTA - Elemen buruh yang tergabung dalam serikat pekerja BUMN mendapat aksi intimidasi. Peristiwa bermula saat sejumlah orang yang diduga dibayar oleh direksi memprovokasi para buruh.

"Jadi semalam sekira pukul 23.00 WIB ada provokasi, dari pihak eksternal konsultan yang disewa direksi, mereka pakai sekuriti," ujar Sutisna, salah satu anggota serikat pekerja BUMN kepada Okezone, Rabu (26/8/2015).

Sutisna menambahkan, teror tersebut dilakukan di kantor serikat pekerja yang berada di Jalan Percetakan Negara, Jakarta Pusat. Namun, tidak ada perkelahian atas insiden tersebut. "Hampir baku hantam, tapi tidak terjadi keributan," imbuhnya.

Continue Reading